UU Lingkungan Hidup


Dalam sepuluh tahun terakhir kondisi lingkungan hidup memburuk. Tak hanya ditandai oleh naiknya angka bencana ekologis di berbagai kepulauan, yang melahirkan krisis berkepanjangan. Tapi juga gagalnya penegakan hukum pada kasus-kasus lingkungan utama.Salah satu penyebabnya adalah lemahnya UU Lingkungan Hidup.

Lingkungan Hidup yang bersih dan sehat adalah Hak Asasi warga negara. Tapi yang terjadi pada kawasan-kawasan ekploitasi sumber daya alam hingga pesisir dan perkotaan, bertolak belakang. Di sana, krisis warga akibat memburuknya kualitas lingkungan tak berkurang.

Bersama meluasnya daratan yang diekstraksi minyak dan gasnya, digali mineralnya, ditebang hutan, hingga dicemarinya waduk, sungai dan laut. Bencana ekologis, macam banjir dan kebakaran hutan makin sering terjadi dan meluas.

Oleh karenanya, dengan adanya UU 32_2009_Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berarti pemerintah telah mengubah UU Lingkungan Hidup No 23 Tahun 1997 harus diarahkan bagaimana memastikan upaya perlindungan, pemulihan dan bencana-bencana ekologis tidak terulang lagi ke depan. Untuk itu diperlukan instrumen preventif yang pada akhirnya dapat dipergunakan sebagai Hak Veto Lingkungan. Instrumen ini selanjutnya disebut Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Saat ini, Indonesia tak sekedar membutuhkan panduan mengelola lingkungan hidupnya.

Ada beberapa hal penting yang terdapat dari UU PPLH yang belum atau masih kurang dalam UU sebelumnya, antara lain kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian itu untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan.

UU PPLH juga menyebutkan penguatan AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) untuk mencegah kerusakan lingkungan dengan meningkatkan akuntablitas, penerapan sertifikasi kompetensi penyusun dokumen AMDAL, penerapan sanksi hukum bagi pelanggar bidang AMDAL, dan AMDAL sebagai persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan.

Masalah perijinan juga diperkuat dengan menjadikan izin lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha/kegiatan dan izin usaha/kegiatan dapat dibatalkan apabila izin lingkungan dicabut.

UU PPLH juga memperkuat sistem hukum PPLH dalam hal penegakan hukum lingkungan dengan antara lain pejabat pengawas yang berwenang menghentikan pelanggaran seketika di lapangan, Penyidik PNS dapat melakukan penangkapan dan penahanan serta hasil penyidikan disampaikan ke jaksa penuntut umum, yang berkoordinasi dengan kepolisian.

Bahkan pejabat pemberi izin lingkungan yang tidak sesuai prosedur dan pejabat yang tidak melaksanakan tugas pengawasan lingkungan juga dapat dipidana.

Semoga UU PPLH ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: