Refleksi Bencana di Aceh


REFLEKSI BENCANA ACEH

Kejadian bencana tsunami 2004 menyebabkan 200.000 orang meninggal dunia. 42 trilyun musnah dan ada 500 ribu warga aceh harus memulai kehidupannya dari Nol. tingkat kerawan Aceh sangat tinggi, tercatat 1.089 kejadian  bencana terjadi di bumi serambi Mekah. Aceh tidak hanya berpotensi terhadap gempa dan tsunami. Akibat rusaknya lingkungan, Aceh pun rentan terhadap banjir dan longsor. 30 tahun konflik bersenjata menunjukan Aceh pun rentan terhadap bencana konflik. Tidak cukup kah kondisi ini menjadikan kita semua harus lebih siap menghadapi ancaman bencana? atau kita hanya cukup pasrah dan terus menyakini; bencana adalah takdir Tuhan yang harus diterima?

Sejarah hidup manusia menyatat bahwa setiap insan yang hidup dimuka bumi ini selalu berjuang untuk menaklukan dan menjinakkan alam, tetapi alam memiliki bahasa sendiri untuk menyapa setiap perubahan yang dilakukan oleh umat manusia.Bencana Alam tak bisa lagi dihindari dari kehidupan umuat manusia. Bencana itu silih berganti datang seperti sudah memiliki jadwal tersendiri, sehingga  memaksa umat manusia untuk berfikir keras dalam hal mempersiapkan diri menghadapi bencana tersebut. Memang ada sebahagian yang dapat diprediksikan dan ada pula yang datang semaunya.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdiri dari dataran rendah, perbukitan pegunungan sampai dataran tinggi. Secara geologis Aceh sangat rawan terhadap bencana gempa dan tsunami, antara lain dipengaruhi oleh:

  • Adanya gempa-gempa disebabkan pergerakan yang saling bertemu antara lempeng samudera Hindia dan lempeng Asia yang terdapat di bagian barat (Samudra Hindia).
  • Adanya gempa-gempa yang disebabkan oleh pergerakan patahan aktif Sumatera segmen Aceh yang melalui sekitar Banda Aceh.

Selain gempa bumi dan tsunami ada beberapa daerah lagi yang rawan akan bencana Banjir dan Tanah Longsor dari itu juga  Jika dilihat dari penyebabnya, ragam ancaman yang berpotensi menjadi bencana dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yakni sumber ancaman klimatologis, geologis, industri dan kegagalan teknologi serta faktor manusia. Bencana Alam yang sering terjadi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadikan salah satu Propinsi yang memiliki intensitas kejadian bencana yang cukup tinggi.

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara umum merupakan wilayah yang memiliki kerawanan bencana yang sangat tinggi. Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Longsor, komflik Sosial adalah beberapa ancaman bencana yang pernah terjadi dan masih menjadi ancaman untuk waktu-waktu yang akan datang.

Bencana Alam tahun 2005 banyak menimbulkan kerugian baik korban jiwa maupun kerugian materi, 47 orang dinyatakan tewas, 5 orang hilang, dan 23.783 orang mengungsi ketempat yang aman.  Kondisi ini justru mengalami perubahan yang significant pada tahun 2006, dari 88 kejadian banjir dan longsor, 181 orang tewas, 200 orang yang hilang bahkan jumlah pengungsi mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi 225.448 orang.

Sementara itu, akibat bencana alam yang terjadi telah merusakkan berbagai infrastruktur dan mata pencaharian masyarakat, bencana pada tahun 2005 sebagian besar merusak infrastruktur seperti, fasilitas umum 33 buah, jalan sepanjang 20 km, jembatan 18 buah, bendungan 3 buah, saluran sepanjang 2.870 meter, dan 350 keluarga kehilangan tempat tinggal. Selain hancurnya tempat tinggal, masyarakat juga kehilangan mata pencaharian, akibat hancurnya 30 ha sawah, 40 ha lahan perkebunan, dan 25 ha lahan perikanan.

Tahun 2006, implikasi bencana alam lebih membuat keadaan masyarakat semakin sulit, hal ini ditandai dengan meningkatnya kerusakan disektor mata pencaharian, 34.261 ha sawah rusak, 687 ha lahan perkebunan, dan 8.665 ha lahan perikanan, rusak akibat Bencana Alam.

Sektor sarana dan prasarana juga mengalami kerugian akibat rusaknya jalan sepanjang 457 km yang menyebabkan terganggunya jalur transportasi, selain itu kerusakan akibat banjir dan longsor di tahun 2006 ini juga telah  menghancurkan 38 jembatan, 5 bendungan, 13.256 meter saluran, 18.825 tanggul, dan rusaknya 25.681 buah rumah masyarakat.

Setiap terjadi bencana kita selalu disibukkan dengan emergensi respon memberi batuan kemanusian sebagai solidaritas antar sesama umat manusia. Namun hingga kini belum ada upaya yang sistematis untuk mereduksi risiko bencana. Dan pemerintah terkadang lamban melakukan penangan bencana kita lihat saja Tsunami sudah dua tahun berlalu, namun masyarakat masih banyak yang tinggal dibarak begitu juga dengan masyarakat korban banjir bandang Aceh Tenggara, Tamiang, Gayo Lues dan beberapa daerah lainnya yang terkena dampak bencana alam.

Memang Pemerintah saat ini sudah mengesahkan UU Penanganan Bencana pada tanggal 29 Maret 2007. ini merupakan awal dari kepedulian pemerintah terhadap penanganan Bencana di indonesia. Akankah UU ini akan diimplementasikan sesuai yang terdapat di butir-butir UU Penanganan Bencana?

Bencana memang selalu mengikuti kita dimanapun kita berada namun kita tidak pernah mau belajar dari pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya hal ini disebabkan oleh ketidak mampuan dan keberdayaan kita dalam meriduksi dan mengidentifikasi akan bencana yang akan terjadi

Walaupun Pemerintah Daerah sudah mengetahui bahwa daerah nya merupakan daerah rawan bencana namun tidak ada tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Setiap terjadi bencana selalu memakan korban dan kerugian yang sangat besar.

Kita melihat bahwa yang sering menjadi korban dari bencana alam adalah masyarakat yang lemah dan tidak memiliki pengetahuan tentang mereduksi risiko bencana. Kita lihat kejadian bencana

sebenarnya masyarakat telah memiliki pengetahuan lokal dalam membaca tanda-tanda alam yang menggambarkan akan terjadinya bencana, namun pemerintah kita tidak mendokumentasikan akan hal tersebut, sehingga informasi yang didapat oleh generasi yang terdahulu tidak sampai kepada generasi saat ini.

Sebagaimana umumnya kejadian bencana, penanganan yang dilakukan masih belum berjalan secara sistematis. Data dan informasi masih belum dapat dilakukan dengan baik. System koordinasi masih bersifat tertutup dan sektoral serta system pendistribusian logistik masih berkendala banjir itu sendiri. Kondisi ini menunjukan, tidak ada upaya yang signifikan untuk menangani banjir yang sebetulnya telah dapat diprediksi.

Hal yang seharusnya dilakukan Pemda melihat potensi ancaman adalah menyusun contingency planning (perencanaan kedaruratan). Perencanaan yang didasarkan atas peta ancaman dan komunitas yang teridikasi akan terkena dampak bencana. Perencanaan yang juga mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang menghambat. Komunikasi, transportasi, maupun sumberdaya manusia. Sehingga saat dibutuhkan, dengan sangat mudah dapat menggerakan dengan amat cepat.

Posisi, situasi dan kondisi komunitas terhadap sumber ancaman dapat memposisikan komunitas pada kondisi tidak aman. Posisi tempat tinggal berpengaruh terhadap tingkat risiko dari ancaman yang mungkin diterima. Posisi sering dikaitkan dengan topografi, jenis tanah, kedekatan dengan sumber ancaman dan kemudahan akses ke sarana sosial.  Posisi komunitas terhadap sumber ancaman berpengaruh pada intensitas ancaman. Jenis topografi berpengaruh pada bencana banjir, kekeringan dan longsor, jenis tanah berpengaruh pada bencana gempa bumi, tanah longsor dan rawan pangan, kedekatan dngan sumber ancaman misalnya berada ditepi sungai, di tepi pantai, berada diadaerah rawan letusan gunung api, berada di daerah industri.  Sedangkan kemudahan akses ke sarana sosial, termasuk didalamya kondisi infrastruktur dan kesiapan aparat pemerintah secara tidak langsung mempengaruhi semua jenis bencana, terutama fase setelah bencana.

Kondisi sosial komunitas, yang lazimnya dikenal sebagai kapasitas (kemampuan) dan kerentanan (kelemahan) komunitas merupakan faktor penting yang berpengaruh pada besarnya risiko. Beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi komunitas antara lain, jumlah penduduk, kemiskinan, tingkat pengetahuan dan perilaku komunitas. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi bertambahnya ruang dan daya dukung lingkungan akan memaksa orang tinggal di tempat yang tidak aman dan berbahaya, serta memicu orang untuk menjalankan aktivitasnya tanpa memperhatikan ancaman dan resiko yang bisa diterima. Keterbatasan sumberdaya ini akan semakin memperlemah posisi komunitas.

Kemiskinan akan memaksa orang tinggal di tempat yang tidak aman dan berbahaya, melakukan kegiatan pemenuhan eknomi dengan tindakan yang tidak mengindahkan daya dukung lingungan, ancaman dan resiko yang mungkin timbul, serta tidak ada investasi untuk mengurangi risiko dan melakukan pemulihan. Perilaku komunitas serta perubahan budaya dan gaya hidup cenderung mendorong mengeksploitasi sumberdaya alam dan merusak ekosistem demi pemenuhan ekonomi sesaat.  Perilaku lainnya adalah ketidak pedulian dengan perubahan kondisi lingkungan, ketidak pedulian dengan sejarah bencana yang pernah terjadi, ketidak pedulian terhadap daya dukung lingkungan, dan ketidak pedulian terhadap modal masa depan.

Berbagai kondisi yang berasal dari luar komunitas dapat menjadi tekanan dinamis yang akan membesar risiko. Industrialisasi, urbanisasi dan kebijakan pemerintah yang beresiko dapat menjadi tekanan dinamis bagi komunitas rentan. Industrilisasi, dapat memicu penggunaan sumberdaya berlebihan, misal pertambangan, konversi hutan, eksploitasi air, pengelolaan limbah yang tidak standart. Kondisi ini sering memunculkan kelompok yang termarginalisasi yang memiliki kerentanan dalam menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi.

Urbanisasi memunculkan pemukiman kumuh, ketidakadilan, konsentrasi infrastruktur, berkurangnya daya dukung lingkungan, dan minimnya fasilitas pelayanan. Kondisi ini berisiko lebih besar dalam besarnya dampak yang timbul, karena tanpa adanya bencanapun, kondisi seperti ini sudah memicu merosotnya derajat kehidupan komunitas. Kebijakan pemerintah yang memunculkan ancaman baru yang membuat kondisi komunitas makin rentan, misal perluasan kota, pendirian pemukiman mewah, berkurangnya daerah tangkapan air, penggusuran, normalisasi sungai yang salah. Harus dipahami, dari sebuah kebijakan pasti memunculkan masalah apabila ebijakan tersebut tidak melalui proses konsultasi, sosialisasi dan bukan merupakan kebutuhan bersama komunitas

Dilihat dari waktu terjadinya, ancaman dapat muncul secara tiba-tiba dan tidak terduga; ancaman berangsur, terduga dan dapat dicermati; dan ancaman musiman yang datang setiap perioda waktu tertentu. Ancaman yang muncul secara tiba-tiba cenderung akan menimbulkan bencana tiba-tiba (misal, banjir bandang). Demikian pula ancaman yang berangsur dan musiman, cenderung menyebabkan bencana berangsur (misal, banjir kiriman) dan musiman (misal banjir pasang surut dan genangan). Status ancaman ini sangat tergantung dari kapasitas individu maupun komunitas dalam sistem peringatan dini. Artinya, ancaman yang dimaknai mendadak oleh satu individu atau komunitas, merupakan kecenderungan untuk individu atau komunitas lain yang mempunyai sistem peringatan dini yang baik.

gagasan untuk mengatasi persoalan bencana

Belajar dari bencana yang terjadi di Aceh ini, sekalipun saat ini sudah sangat terlambat, namun bukan berarti tidakbisa melakukan sesuatu untuk mengefektifkan kerja-kerja kemanusiaan.

Sudah saatnya pemerintah, Lembaga Non Pemerintah serta masyarakat untuk melakukan beberapa hal yang mungkin kita perhatikan secara serius untuk mengantisipasi bencana serupa di masa mendatang.

Pertama, perlunya riset dampak yang ditimbulkan oleh Bencana Alam seperti; gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan gunung berapi  secara total. Usulan semacam ini mungkin kedengarannya kedaluwarsa. Namun, memang harus dikampanyekan terus menerus untuk menarik perhatian pemerintah.

Kedua, perlunya sistem penyuluhan yang efektif bagi masyarakat. Penyuluhan ini di antaranya berisikan tentang apa dan bagaimana gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan gunung berapi terjadi, dan cara-cara untuk menghindar dari bencana. Penyuluhan dapat dilakukan melalui televisi, radio dan media cetak lainnya sesering mungkin. Atau dapat juga dilakukan melalui poster-poster yang dipasang di tempat-tempat umum pada daerah-daerah rawan gempa dan tsunami.

Ketiga, untuk mendukung usulan pertama dan kedua, perlu dibentuk suatu lembaga atau setidaknya kelompok kerja yang mempunyai kewenangan dan kemampuan yang besar. Lembaga atau kelompok kerja semacam ini bekerja all out dalam bidang riset dan penyebaran informasi.

Keempat, perlunya membentuk zona proteksi tsunami di sepanjang pantai yang rawan terhadap tsunami. Zona proteksi ini berupa jalur hijau selebar sekitar 200 meter. Jalur hijau ini sebaiknya adalah jenis tumbuhan yang tidak terlalu tinggi tetapi beranting dan berdaun lebat. Jangan berupa pohon kelapa karena terbukti pohon kelapa tidak dapat menahan atau memecahkan gelombang tsunami. Serta zona rawan akan bencana lainnya seperti Banjir, tanah longsor serta Gunung Berapi.

Kelima, barangkali perlu diadakan latihan praktis atau simulasi menghadapi bencana. Simulasi ini di antaranya meliputi cara-cara untuk menghindar dari bencana, memberi pertolongan pada korban, dan rehabilitasi daerah bencana. Simulasi ini akan berdaya guna maksimal kalau melibatkan semua pihak yang terkait, baik masyarakat maupun aparat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: