Hand Over Indigeneous Forest Management, HUMA tells Govt

Skalanews – The central government should immediately implement the Constitutional Court Decision Number 35/2012 by handing over the management of indigenous forests to the locals.

As per the court decision, indigenous forests are not owned by the State and their management can be handed over to the locals through regulations made by the local government.

“The locals are actually ready to manage their forests and the local governments have already prepared the regional law,” said the Program Coordinator of Society for Social and Ecological-Based Law Reform (HuMa), Nurul Firmansyah, here on Wednesday.

The constraints, according to Firmansyah, include the lack of assessment or formal recognition of the natives by central government and no standards for mapping the indigenous territories, including the forest area. Continue reading

Indigenous people want control of their forests

Indigenous peoples across Indonesia have high hopes that the new government will award them the management of customary forests.

Chalid Muhammad, the Management Board Chairman of the Association for Community and Ecologically-based Law Reform (Perkumpulan HuMa), said on Wednesday that a lot of indigenous people depended on the forests for their livelihoods, but had difficulty accessing them due to a lack of specific regulations.

In March 2012, the Indigenous Peoples’ Alliance of the Archipelago (AMAN) filed a judicial review request with the Constitutional Court, accusing the government of frequently violating the rights of indigenous peoples by enforcing state control of customary forests.

In its request, AMAN cited data from the Forestry Ministry and the Central Statistics Agency (BPS) listing 31,957 villages whose residents interacted with the forest; 71 percent of the villages depended on forest resources.
Continue reading

Hutan Adat Satu-satunya Harta Kekayaan Masyarakat Adat

Penetapan hutan adat ternyata sangat berpengaruh terhadap siklus kehidupan masyarakat adat, khususnya bagi masyarakat adat yang memiliki atau tinggal di dalam hutan adat tersebut.

Jaringan Komunitas Masyarakat Aceh (JKMA), Zulfikar Arma, mengatakan bahwa hutan adat merupakan salah satu harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Arma menyontohkan, di Aceh secara ekonomis masyarakat adat yang bermukim di hutan adat tersebut menggantungkan hidupnya dari hasil hutan, baik itu untuk ketersediaan air irigasi maupun pemungutan hasil hutan.

“Di Aceh bahkan ada lembaga adatnya, namanya Panglima Uteun yang secara langsung bertanggung jawab untuk pengelolaan hutan di pemukiman,” ungkap Arma kepada Greeners, Jakarta, Rabu (01/10). Continue reading

HuMa: Pemerintah harus percepat pengakuan hutan adat

Jakarta (ANTARA Jambi) – Pemerintah pusat harus segera merealisasikan penyerahan pengelolaan hutan adat kepada masyarakat adat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012.

Putusan MK No. 35/2012 tersebut menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara sehingga pengelolaannya dapat diserahkan pada masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah.

“Sebenarnya masyarakat adat sudah siap mengelola hutan adat dan pemerintah daerah pun sudah siap dengan perangkat hukum daerahnya,” ujar Koordinator Program Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Nurul Firmansyah di Jakarta, Rabu.

Yang menjadi kendala adalah belum adanya penetapan atau pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat oleh pemerintah pusat dan belum adanya standar tertentu untuk pemetaan wilayah adat, termasuk di dalamnya yaitu wilayah hutan, katanya.

Pendapat senada disampaikan oleh pihak dari Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh, Zulfikar Arma, yang menilai bahwa pemerintah pusat terkesan tidak ikhlas untuk menyerahkan pengelolaan hutan kepada masyarakat adat. Continue reading

Mendesak: Penetapan Hutan Adat!

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Jelang pelaksanaan Dialog Nasional untuk percepatan pengakuan hutan adat yang akan dilakukan besok, Kamis, 02 Oktober 2014, Ketua Badan Pengurus Perkumpulan HuMa Indonesia, Chalid Muhammad, menyatakan bahwa dialog nasional adalah agenda yang harus segera dilakukan agar beberapa pihak yang terlibat bisa mengerti kenapa pengakuan hutan adat menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Pengakuan hutan adat merupakan implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012. Chalid mengatakan bahwa putusan MK ini hanya akan terlihat sebagai putusan mentah yang sia-sia jika turunan-turunan dari putusan tersebut tidak segera dibuat. Menurut dia, dari turunan-turunan putusan tersebut, nantinya harus ada pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat.

“Putusan MK 35 ini masih belum bisa serta merta jalan begitu saja, harus ada turunan-turunannya dulu. Padahal sudah setahun putusan itu keluar, sampai sekarang masih belum ada implementasi apa-apa,” terang Chalid di Jakarta, Rabu (01/10). Continue reading

Sudah Saatnya Hutan Adat Dikelola Oleh Masyarakat Adat

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Ketua Badan Pengurus Perkumpulan HuMa Indonesia, Chalid Muhammad, mengatakan bahwa sudah saatnya hutan adat maupun pengelolaannya dikembalikan kepada kearifan lokal masyarakat adat.

Menurut Chalid, hingga saat ini telah banyak bukti kalau pemerintah gagal dalam melakukan pengelolaan hutan dan bahkan banyak dari hutan di Indonesia dikuasai oleh segelintir korporasi.

“Negara telah gagal dalam pengelolaan hutan ini, sudah seharusnya masyarakat adat mengambil alih,” ujar Chalid, Jakarta, Rabu (01/10).

Selain telah gagal dalam upaya pengelolaan hutan, Jaringan Komunitas Masyarakat Aceh (JKMA), Zulfikar Arma, juga menyatakan kalau pemerintah masih belum siap untuk menyerahkan pengelolaan hutan adat kepada masyarakat hukum adat.

Arma menilai bahwa negara seperti tidak ikhlas melepaskan hutan adat dari hutan negara, apalagi kalau hutan tersebut adalah hutan nasional.

“Pemerintah tuh kayak enggak ikhlas. Mereka enggak mau hutan itu dikelola masyarakat adat,” kata Arma.

Continue reading

JKMA Gelar Workshop Penguatan Mukim di Aceh Barat

Aceh Barat – Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar Workshop Harta Kekayaan Mukim dengan tema “Mendorong Upaya Pengelolan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal”.

Kegiatan tersebut berlangsung Hotel Meuligoe, Meulaboh, Aceh Barat, Minggu (24/08/2014).

Menurut  Koordinator Dewan Adat JKMA-Bumoe Teuku Umar, T Adian, kegiatan tersebut adalah upaya JKMA Aceh membantu Pemerintah dalam rangka  penguatan Mukim di Kabupaten Aceh Barat.

Penguatan Pemerintahan Mukim, kata Adian, juga sejalan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengimplementasikan Qanun nomor 3 tahun 2010 tentang Pemerintahan Mukim.

Bupati Aceh Barat melalui Asisten I Bidang Pemerintahan, Drs Malik Raden MSi dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah memberi apresiasi tinggi kepada JKMA dalam upaya penguatan Mukim di Kabupaten Aceh Barat. Continue reading

%d bloggers like this: