Intruksi Gubernur Aceh Tentang Mukim


Sesuai dengan mandat UU Pemerintahan Aceh No 11 tahun 2006, dimana Pemerintah Aceh diwajibkan untuk membuat legalitas hukum tentang Pemerinthan Mukim, hal tersebut tercantum pada BAB XV tentang Mukim dan Gampong, pasal 114, terdapat lima (5) ayat yaitu  (1) Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong. (2) Mukim dipimpin oleh imeum mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh tuha peuet mukim atau nama lain. (3) Imeum mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan qanun kabupaten/kota. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan imeum mukim diatur dengan Qanun Aceh.
Dengan beberapa permintaan dari Imum Mukim yang ada di Aceh yang dilakukan pertemuan pada 12-14 April 2008, maka gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengeluarkan surat intruksi kepada Bupati/Walikota, Ketua DPRK seluruh Aceh agar segera membuat qanun tentang Mukim dan Gampong di masing-masing wilayah.

Instruksi gub penguatan pemerintah mukim dan pem gampong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: