Perangkat hukum tentang lembaga Adat di Aceh


Perangkat Hukum yang Berkenaan dengan Lembaga Adat di Aceh

Selama ini Pemerintah Mukim baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, telah cukup berjasa dalam menata dan membina kehidupan rakyat di tingkat kemukiman maupun gampong. Mukim bukan saja telah mampu berperan aktif dalam mengendalikan jalannya roda pemerintahan mukim dan gampong, tetapi juga dalam memelihara ketertiban, kerukunan, ketentraman dan pembangunan masyarakat.

Seperti diketahui bahwa saat sekarang ini, keberadaan Pemerintahan Mukim telah diatur secara cukup jelas dan tegas dalam undang-undang dan dalam qanun. Dimana menyatakan bahwa, Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari’at Islam.

Selama perjalanannya Mukim dari masa kemasa Pemerintah telah banyak mengeluarkan Produk hukum tentang tatacara pelaksanaanya diantranya;

  1. UU 11 2006 tentang Pemerintahan Aceh
  2. Qanun Prov NAD No 4 thn 2003_ Pemerintahan Mukim
  3. qanun_aceh_no_03_tahun_2009_Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian imum mukim di aceh
  4. qanun_aceh_no_09_ tahun_2008_Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
  5. qanun_aceh_no_10_ tahun_2008_Lembaga Adat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: