REDD Menurut MAsyarakat Adat Aceh



PANDANGAN REDD OLEH MASYARAKAT ADAT ACEH

Oleh : Zulfikar Arma

(Kepala Divisi Riset JKMA Aceh)

Makalah ini pernah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya : Urgensi Pengembangan Safeguard (mekanisme Pengaman) dalam pengelolaan Kehutanan terkait Upaya Pengurangan Emini dari sektor kehutanan, yang diselenggarakan oleh Huma Jakarta dan CSF pada tanggal 14 juni 2010 di Hotel Santika Jakarta, Indoinesia

PENDAHULUAN

Mekanisme pengurangan emisi karbon yang berasal dari deforestasi & degradasi lahan/hutan (Reducing Emission from Deforestation & Degradation atau biasa disngkat sebagai REDD) saat ini menjadi isu sentral dalam proses pengambilan keputusan di bidang pelestarian hutan dan perubahan iklim baik di tingkat internasional, nasional, maupun daerah termasuk di propinsi Aceh.

Adanya peluang insentif finansial yang diberikan oleh negara maju yang membutuhkan kredit emisi dari upaya  pemerintah negara berkembang dalam meredam laju deforestasi (pengalihan status kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan demi kepentingan ekonomi seperti perkebunan, pemukiman, industri) serta degradasi (penurunan fungsi kawasan hutan akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, pertambangan dalam kawasan hutan) menimbulkan kegairahan baru bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga kelestarian hutan yang berada di dalam wilayah teritorialnya.

REDD adalah  mekanisme internasional untuk memberikan insentif yang bersifat positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan mitigasi perubahan iklim  di sektor kehutanan, dan bersifat sukarela (voluntary) serta menghormati kedaulatan negara (sovereignty).  REDD digolongkan sebagai perdagangan, karena melibatkan imbal-balik, yang  menggunakan instrument keuangan yang bertujuan untuk mereduksi atau mengurangi gejala pemanasan rumah kaca. Bila proyek ini dijalankan beberapa keutuangan yang diperoleh, antara lain: Memangkas tidak kurang dari  20% emisi global; memperlambat  kehilangan habitat terkaya dari keanekaragaman hayati. Diluar itu, adanya timbal balik dan keuntungan lebih bagi masyarakat lokal.

Bila kita menerima mekanisme Reducing Emission On Deforestation and Dedgradation (REDD) sebagai satu keharusan  untuk mencegah pemanasan global, maka konsekuensi yang harus kita jalankan bersama adalah menerima program ini dengan catatan bahwa ini merupakan penyelamatan global adalah tanggungjawab kita semua.

Bila menjadi tanggungjawab bersama, catatan penting dalam program ini penting dilakukan adalah: Pertama, meletakkan program REDD kedalam penyelesaian masalah ilegal logging dan pengurangan laju kerusakan hutan. Tekanan terhadap wilayah masyarakat adat di Aceh belakangan ini sangat tinggi selepas rekonstruksi Aceh. Pemerintah melalui program Hijau Aceh telah menetapkan rencana satu juta hektar perkebunan kelapa sawit. Sayang sekali rencana ini mengabaikan hak komunal atas tanah masyarakat adat.

Kedua, pemerintah perlu mengakui keberadaan masyarakat adat. Di Indonesia sampai sejauh ini pengakuan mengenai masyarakat adat masih setengah hati, kita bisa dilihat pengakuan itu hanya diselipkan kedalam beberapa Undang Undang (UU), misalnya UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960. Pengakuan secara utuh masyarakat adat harus dibuat dalam satu UU khusus mengenai masyarakat adat,

Ketiga, organisasi masyarakat sipil seperti Non Govermental Organisation (NGO)  perlu menyediakan bantuan teknis untuk dalam pelaksanaan REDD berkaitan dengan  praktek Good Governace. Bukan hanya pada level  kebijakan, tetapi juga pelaksanaan.

KONDISI ACEH SAAT INI

Keinginan pemerintah aceh untuk menjadi salah satu propinsi yang akan melaksanakan program REDD tidak main-main, dimana Pemerintah Aceh juga telah mengeluarkan Surat Keputusan gubernur nomor: 522/469/2009 tentang Pembentukan Tim Taks Force REDD (Reducing Emission From Deforestation and Degradation) Aceh, tertanggal 17 september 2009. Walaupun tim taks force telah ada namun hingga saat ini masyarakat masih merasa gamang terhadap REDD, membuat sebuat tim Taks Force REDD, dimana mereka memiliki tugas untuk menyiapkan mammepercepat proses jalannya program REDD di Aceh.

Selain dari menyiapkan tim Pemerintah Aceh saat ini telah mencadangkan tiga lokasi untuk Program REDD Pertama; Kawasan Ulu Masen, berdasarkan SK Gubernur Aceh No.522/372/2009 tentang Pencadangan Lahan untuk Kawasan Strategis Ulu Masen Aceh Sebagai Areal Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), 7 July 2009, daerah Ulu Masen seluas 750,000 hektar yang meliputi 6 kabupaten (Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Besar dan Aceh Tengah) telah dijadikan proyek demonstrasi implementasi REDD di Aceh. Pada bulan Juli, nota kesepahaman mengenai penjualan dan pemasaran karbon telah ditandatangani oleh pemerintah Aceh dan Carbon Conservation. Selain institusi, Perusahaan Australia asing, pemerintah juga melibatkan FFI, pemerintah Aceh, perusahaan Australia Carbon Conservation dan Bank AS, Merrill Lynch. Diharapkan dari proyek dapat mengurangi  deforestasi dasar sejumlah 9.500 hektare setiap tahunnya sebesar 85%, mencapai pengurangan emisi hingga 1 juta ton CO2 per tahun.

Kedua; Ekosiatem Leuser, yang rancangan kesepakatannya telah ditandatangani oleh pemerintah Aceh dan Sustainable Forest Management South East Asia Ltd, bagi pendirian perusahaan untuk menjalankan usaha lingkungan di Leuser, termasuk perdagangan karbon. Pemerintah Aceh bersama dengan Yayasan Ekosistem Leuser International menyiapkan proyek menuju pelaksanaan REDD.

Ketiga; Kawasan Rawa Tripa, Hutan Rawa Tripa di Pesisir Barat Aceh punya banyak fungsi, salah satunya untuk mencegah gelombang tsunami, dan saat ini kawasan ini juga direncanakan menjadi sebuah kawasan program REDD yang ada di Aceh, namun hingga kini kawasan ini sebahagin besar telah dikuasai oleh perusahan-perusaan (HGU) untuk membangun perkebunan sawat, dimana dari 61.803 ha luas hutan Tripa, yang tersisa kini hanya 31.410 ha. Sebagian besar telah dikonversi untuk perkebunan sawit, dan pertanian masyarakat.

Bila Ketiga proyek ini dijalankan, akan memiliki beberapa implikasi terhadap masyarakat yang tinggal secara langsung di kawasan itu. Di Ulu Masen, Leuser dan Rawa Trifa terdapat beberapa komunitas masyarakat dari  sembilan komunitas, dan puluhan sub-etnik  dengan bahasa yang beragam. Kelompok etnik dan sub-etnik ini  dengan identitas ini memiliki akar  sejarah keturunan yang berbeda-beda, unit-unit wilayah, dialek atau bahasa ibu, sosial dan budaya, hukum-hukum tradisional. Kelompok komunitas ini merupakan kelompok otonom dan independen dalam mengatur komunitasnya dan mengelola sumber daya alam.

REDD DAN MASYARAKAT ADAT ACEH

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh JKMA Aceh pada tahun 2008 yang lalu, ada temuan yang didapat dari lapangan, seperti :

  • Informasi REDD

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan JKMA Aceh tahun 2008 terhadap kampung-kampung di sekitar Ulu Masen yang menjadi sasaran REDD di Aceh menemukan bahwa informasi mengenai REDD sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat  masyarakat adat. Mulai dari apa itu REDD, bagaimana mekanismenya, jenis kegiatannya apa, resikonya seperti apa, apa yang harus disiapkan masyarakat untuk mencegah dampak yang ditimbulkan(JKMA Aceh, 2008). Informasi mengenai itu sama sekali tidak pernah dijelaskan secara terbuka ke masyarakat adat disekitar wilayah Ulu Masen.

  • Kapasitas

Sedangkan kapasitas kelembagaan lokal. Unit pemerintahan terkecil di Aceh di Sebut Gampong(setingkat desa, atau village) masih sangat minim mengenai kemampuan manajemen mengelola organisasi Gampong.  Hal ini akan ber-implikasi terhadap pelaksanaan proyek kompensasi REDD, mulai tingkat akuntabilitas, administrasi, cara menyelesaikan masalah. Pada akhirnya akan melahirkan  konflik sosial akibat pengaturan kekuasaan dan kekayaan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Diluar itu, peningkatan harga makanan dan komoditas lainnya, Pengurangan akses ke ladang sama dengan mengurangi produksi komoditi pertanian. Konsekwensinya, mata rantai suplai  produk komoditi di pasar lokal akan terganggu dan juga akan memicu naiknya harga dan harga bahan lainnya.

  • Sosial, Ekonomi

Ada fakta nyata, bahwa masyarakat yang tinggal disekitar wilayah Ulu Masen, dimana proyek REDD dilaksanakan secara socio ekonomi mereka menggantungkan sumber kehidupan ekonomi mereka dari Ulu Masen dan hidup dari becocok tanah dengan pertanian kering dan basah. Kehadiran proyek REDD akan mengurangi akses pada lahan perladangan, karena berlaku berbagai prasyarat yang tidak dibolehkan.  Sementara kenyataan yang yang ada saat ini, tidak kurang dari 90% dan masih hidup dibawah standar kelayakan hidup(standar equitable life); akses sarana pendidikan yang kurang; sarana kesehatan dan medis yang tidak memadai.

  • Hak-hak masyarakat adat terhadap wilayahnya

Dari hasil diskusi yang saudah dilakukan ditingkat komunitas dimana banyak komponen masyarakat adat yang ada di aceh memiliki ke khawatiran, dimana nantinya akses masyarakat adat yang ada di sekitar kawasan hutan (wilayah proyek REDD) akan kehilangan dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, khususnya hasil hutan non kayu.

Apabila skema program REDD yang cepat tanpa mengindahkan persoalan hak asasi manusia, akses informaisi, kapasitas, sosial dan Ekonomi Masyarakat adat yang ada isekitar kawasan program tersebut , nantinya akan menimbulkan berbagai risiko sebagai berikut:

  1. Meningkatnya kesenjangan dan potensi konflik antara penerima dan bukan penerima dana REDD.
  2. Potensi konflik di antara masyarakat adat (tentang penerimaan atau penolakan skema REDD).
  3. Spekulasi tanah, penyerobotan tanah dan konflik-konflik pertanahan (persaingan klaim terhadap kompensasi REDD).
  4. Korupsi dan penggelapan dana-dana internasional oleh elit nasional.
  5. Dukungan pemerintah yang berlebihan terhadap model-model konservasi hutan yang anti masyarakat dan penyingkiran (pengusiran/penggusuran, pengambilalihan) untuk melindungi keuntungan dari “cadangan” karbon di hutan.
  6. Pelanggaran terhadap hak atas tanah dan wilayah masyarakat adat.
  7. Pemaksaan “harga” yang tidak adil atas perlindungan hutan terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal.
  8. Terbatasnya akses masyarakat local atas sumber daya hutan.
  9. Hilangnya kuasa dan control masyarakat sekitar hutan atas sumber daya hutannya.

PRINSIP DAN NILAI MASYARAKAT ADAT ACEH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN

Jika skema REDD merupakan salah satu pilihan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, maka untuk mengimplementasikan REDD dibutuhkan prasyarat utama yaitu memperkecil gap yang ada dalam kebijakan tata ruang, pengelolaan sumberdaya alam, serta kelembagaan, yang merupakan masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Belum lagi kenyataan yang terjadi saat ini, dimana terjadi pula gap pemahaman di tingkat pemerintahan lokal dan juga warga yang akan menjadi calon ‘beneficiaries’ dari skema REDD tentang apa dan bagaimana sebenarnya REDD tersebut, seperti dijelaskan diatas.

Ada beberapa Tuntutan dari masyarakat adat dalam hal Pengelolaan Sumber daya Alam yang ada di Aceh seperti :

    1. Majlis Duek Pakat Mukim Aceh Besar, sebagai sebuah wadah persatuan para imuem mukim dan mantan imuem mukim se-Aceh Besar menyatakan sikap dan tuntutan yang tegas atas Rencana Pemerintah Aceh untuk menjadikan beberapa wilayah mukim di Aceh Besar sebagai lokasi pelaksanaan REDD.  Pernyataan sikap tersebut menyatakan bahwa:
      1. Mukim-mukim di wilayah Aceh Besar yang wilayahnya dimasukkan ke dalam kawasan Ulu Masen tidak sepakat membicarakan tentang REDD sebelum adanya kejelasan tentang wilayah mukim, Tata Batas Wilayah antar Mukim, Tata Ruang Mukim, Pengakuan Hak Masyarakat atas tanah, dan Pengakuan Kewenangan Mukim Atas Sumber Daya Alam & Harta Mukim lainnya.
      2. Menolak Kawasan ”ULU MASEN” yang mengklaim wilayah Aceh Besar tanpa persetujuan masyarakat, karena masyarakat Aceh Besar tidak mengenal kawasan tersebut dan, juga karena konsep pengelolaan dan peruntukannya tidak jelas.
      3. Semua penggunaan dan pengelolaan ruang dalam kawasan mukim harus mendapat persetujuan dari kelembagaan adat mukim berdasarkan ketentuan adat setempat melalui proses duek pike dan duek pakat masyarakat mukim
    2. Pernyataan Sikap mukim dari 5 kabupaten di Aceh (Aceh Besar, Aceh Jaya, pidie, Pidie Jaya dan Aceh Barat) dimana mereka menuntut agar Pemerintah mengembalikan Kedaulatan Mukim atas Sumber daya Alam, yaitu kejelasan tata batas wilayah antar mukim, tata ruang mukim, pengakuan hak masyarakat atas Tanah dan pengakuan kewenangan mukim atas sumber daya alam dan harta mukim lainnya.
    3. Pernyataan Dukungan Elemen Sipil Aceh untuk Pernyataan Sikap Mukim atas Kedaulatan Mukim Terhadap Sumber Daya Alam.
    4. Aksi penolakan Pertemuan GCF III oleh Forum Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Mukim.
      1. Setidaknya ada 50 organisasi masyarakat sipil (persatuan imuem mukim, organisasi rakyat, persatuan mahasiswa pelajar, dan LSM) yang tergabung dalam Forum Masyarakat SIpil untuk Kedaulatan Mukim telah melakukan aksinya dan menyatakan sikap “Menolak Pertemuan GCF (Governor Climate and Forest) tanggal 17-22 Mei 2010 yang menjadikan Masyarakat sebagai Alat Legitimasi atas nama REDD”. Serta menuntut pemerintah Aceh dan semua pihak pendukung implementasi REDD di Aceh untuk:
        1. Hentikan semua pembahasan tentang REDD dan proses membangun legitimasi untuk melaksanakan “politik dagang” REDD di Aceh
        2. Kembalikan sepenuhnya Kedaulatan Mukim atas Wilayah dan Sumber Daya Alamnya, yaitu: Kejelasan Tata Batas Wilayah Mukim, Tata Ruang Mukim, Pengakuan Hak Masyarakat atas Tanah, dan Pengakuan Kewenangan Mukim atas Sumber daya Alam dan harta mukim lainnya
        3. Serahkan sepenuhnya kewenangan mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat mukim
        4. Meninjau Ulang SK.Gubernur Aceh No. 522/372/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pencadangan lahan untuk Kawasan Strategis Ulue Masen Aceh sebagai areal pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
        5. Aksi penolakan Pertemuan GCF III oleh Forum Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Mukim.
    1. Aksi walk out 21 dari 23 perwakilan mukim sebagai peserta Side Event pada  pertemuan GCF III  merupakan bentuk kekecewaan mukim atas sikap Gubernur yang tidak merespons sejumlah poin tuntutan hasil kesepakatan para mukim di Aceh, juga disebabkan kehadiran para imuem mukim dan tokoh masyarakat dalam pertemuan itu hanya dinilai sebagai pelengkap dalam forum.
    2. Pernyataan sikap Mukim Aceh Besar, dimana mereka menuntuk kedaulatan Mukim atas sumber daya alam, para imum mukim menuntut pemerintah untuk memberikan kejelasan tentang; Tata Batas Wilayah antara Mukim, Tata Ruang Mukim, Pengakuan Hak Masyarakat atas tanah, dan Pengakuan Kewenangan mukim atas sumber daya alam & harta mukim-gampong lainnya, maka Kami tidak sepakat membicarakan tentang ”REDD”.
    3. Pernyataan Sikap mukim dari 5 kabupaten di Aceh (Aceh Besar, Aceh Jaya, pidie, Pidie Jaya dan Aceh Barat) dimana mereka menuntut agar Pemerintah mengembalikan Kedaulatan Mukim atas Sumber daya Alam, yaitu kejelasan tata batas wilayah antar mukim, tata ruang mukim, pengakuan hak masyarakat atas Tanah dan pengakuan kewenangan mukim atas sumber daya alam dan harta mukim lainnya.
    4. Mengakui akan keberadaan dan wilayah kelola masyarakat adat
    5. Menghormati Aturan Adat yang berlaku di komunitas masyarakat adat
    6. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat (sebagai Pelaku utama) dalam  setiap tahapan Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program REDD
    7. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga adat yang ada di tingkat kaomunitas
    8. Untuk menghindari tingkat korupsi terhadap anggaran kompensasi maka pemerintah dan pemrakasa harus transparan kepada masyarakat  termasuk penghitungan staok karbon, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat terhadap pemerintah.
    9. Adanya mekanisme penyampaiaan keluhan dan aspirasi dari masyarakat maupun pihak lain terhadap proses pelaksanaan REDD di Aceh.

    TANTANGAN REDD DI ACEH

    Proyek REDD di Aceh mengalami beberapa tantangan  dan ancaman utama, terutama dalam upaya mengurangi emisi karbon. Tantangan utama bisa dilihat dari beberapa aspek nyata yang terjadi di Aceh hari ini, misalnya laju kerusakan hutan; tata ruang yang tidak jelas; institusi pemerintah dan NGO yang diberi kewenangan mengurusi hutan tumpang tindih antara satu dengan lainnya; tingkat pemahaman pemerintah dan masyarakat disekitar wilayah yang diusulkan untuk wilayah program REDD diantaranya :

    Pertama, kerusakan Hutan di Aceh. Pemerintah Aceh melaporkan pada tahun 2007 kerusakan hutan di Aceh terus berlanjut hingga 21.000 hektar pertahun. Kerusakan selain disebabkan oleh pembukaan hutan untuk perkebunan, pertambangan dan pembangunan infrastruktur jalan, kebakaran lahan gambut; dan aktifitas illegal logging.  Kegiatan-kegiatan diatas jelas merupakan hambatan bagi upaya pengurangan emisi karbon di Aceh dan hambatan dalam proyek REDD.

    Kedua, kesadaran, pemahaman dan kapasitas kelembagaan. Seperti juga tantangan di Indonesia, tantangan yang paling umum ditemukan di Aceh dalam proyek REDD ada beberapa hal.  Kesadaran  komunitas dan pemerintah yang masih harus terus ditingkatkan, karena  REDD dan keterkaitan dengan kepentingan pembangunan nasional.  Sebagian besar pemerintah menganggap bahwa REDD adalah sesuatu yang dapat mendatangkan uang besar hanya dengan menunjukkan  yang memiliki stok karbon tertentu.

    Ketiga, Kebijakan Lokal dan Nasional. Dalam skala yang lebih luas kebijakan REDD berimplikasi terhadap kebijakan lokal dan hak-hak warga negara- pelaku bisnis dan perekonomian lokal. Dalam konteks kebijakan, pelaksanaan dan institusi misalnya, resiko itu bisa terjadi dalam beberapa hal: Pertama berhubungan  gap tata ruang, terutama berkaitan dengan Kebijakan Tata dan sampai saat ini perubahan tata ruang di Aceh belum tuntas sejak daerah ini di landa Tsunami Desember 2004 silam. Konflik tata Ruang dalam penggunaan lahan masih terus terjadi, antara kepentingan konservasi disatu sisi, pelaku bisnis dan masyarakat local(Harli 2009)

    Ke-empat, pengelolaan Sumberdaya Alam, serta kelembagaan, yang merupakan masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Kelembagaan Kehutanan di Aceh, selain lembaga resmi pemerintah, seperti Dinas Kehutanan juga hadir beberapa lembaga tambahan pelaksana pengelolaan kehutanan, seperti Badan Kawasan Ekosistem Leuser, Aceh Green dan Tipereska. Diluar itu, juga masih ada Yayasan Leuser Internasional-yang memiliki legitimasi setingkat Keputusan Presiden berperan dalam pengembangan Kawasan Ekosistem Leuser. Namun kesumuanya hingga saat ini belum maksimal

    Kelima, Pemahaman yang masih kabur, meskipun ditingkat nasional, departemen kehutanan telah memiliki regulasi mengenai REDD, namun  di tingkat pemerintahan lokal regulasi ini masih cenderung tidak dipahami secara benar. Sehingga berpeluang terjadinya salah implementasi dan memicu konflik dengan  warga yang akan menjadi calon yang memper-oleh keuntungan dari proyek ini.

    KESIMPULAN

    Kesimpulan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

    1. Rencana Implementasi REDD di Aceh masih mendapat tentangan keras dan penolakan dari berbagai komponen masyarakat sipil di Aceh, termasuk dari masyarakat adat.
    2. Masyarakat belum mau membicarakan mengenai REDD sebelum semua permasalahan atas pengelolaan Sumber Daya Alam, khususnya hutan diselesaikan.
    3. Pemerintah Aceh baru bisa mengetahui persetujuan masyarakat (menerima atau menolak) atas rencana implementasi REDD di Aceh jika Pemerintah Aceh telah mengembalikan sepenuhnya Kedaulatan Mukim atas Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Pemerintahan.  akan diberikan setelah semua permasalahan dan tuntutan mukim dipenuhi.
    4. Pemerintah Aceh saat ini sudah menyediakan tiga kawasan yang nantinya akan menjadi kawsan program REDD yaitu, Ulu Masen seluas 750.000 Ha yang tersebar di 5 kabupaten, Kawasan ekosistem Leuser dan Kawasan Rawa Tripa.
    5. Dari hasil pemelitan yang dilakukan oleh JKMA Aceh banyak persoalan yang ditemukan ditingkat masayarakat seperti : Informasi, kapasitas, social dan ekonomi masyarakat adat serta hak-hak masyarakat adat terhadap wilayahnya.
    6. Implementasi REDD bagi pemerintah Aceh memberi kesempatan pemerintah daerah menata pembangun kedalam integrasi pembangunan berkelanjutan. Memperoleh manfaat mereduksi kerusakan hutan, keanekaragaman hayati, mengurangi kemiskinan, memberi kontribusi bagi pengurangan emisi karbon dunia. REDD dapat menjadi jembatan pembangunan antara negara selatan dan negara utara.
    7. Tantangan REDD di Aceh adalah laju kerusakan hutan yang tinggi, tata ruang yang belum tuntas, regulasi REDD yang belum jelas terutama berkaitan dengan skema kompensasi. Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal disekitar hutan masih rendah dalam hal pendapatan. Batas-batas hutan masyarakat  dan hutan ulayat yang belum jelas.

    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s

    %d bloggers like this: