Pengelolaan SDA Aceh Tenggara


Pengelolaan SDA Ala Masyarakat Agara

Perjuangan masyarakat adat untuk kedaulatan mereka tidak akan pernah berhasil bila tidak dilakukan bersama sama dan terorganisasi. Hal ini perlu pula prinsip-prisip dasar dan garis-garis perjuangan yang dirumuskan secara bersama-sama dengan masyarakat adat.

Seperti diketahui, masyarakat adat adalah kelompok utama yang paling banyak dirugikan dan menjadi korban politik pembangunan. Penindasan terhadap masyarakat adat di Aceh Tenggara misalnya, terjadi di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun sosial budaya. Hal ini menjadi ironi karena pada kenyataannya masyarakat adat merupakan elemen besar di suatu pemerintahan daerah.

Di bidang ekonomi, ditemukan berbagai kebijakan dan hukum yang secara besar berada pada alokasi dan pengelolaan sumberdaya alam. Besar bagian berada di dalam wilayah-wilayah komunitas masyarakat adat, di bawah kekuasaan dan kontrol pemerintah.

Berbagai peraturan perundang-undangan sektorat khusunya yang dikelurkan selama pemerintah otoriter baru seperti UU Kehutanan, UU Transmigarasi, UU Perikanan, dan lainsebaginya, telah menjadi instrumen utama pengambil-alihan sumber-sumber ekonomi yang dikuasi oleh masyarakat adat. Pengusahaannya diserahkan secara kolusif dan nepotistik pada perusahaan-perusahaan swasta yang dimiliki oleh segelintir elit politik dan kroni-kroninya.

Politik pengembangan sumber daya alam yang tidak adil ini telah menimbulkan konflik dimensi kekerasan dengan korban utamanya masyarakat adat. Kebijakan yang berorientasi pada ekonomi dan memihak kepeningan pemodal telah berdampak luas terhadap kehancuran lingkungan hidup. Lagi-lagi korban pertama dan utama adalah masyarakat adat yang hidup dalam dan sekitar hutan serta pesisir daerah aliran sungai.

Hal ini merupakan akibat penerapan metode dan teknologi yang bersifat merusak dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Persoalan yang terjadi ini mendorong kebijakan melahirkan sebuah wadah bagi masyarakat adat di Aceh Tenggara. Hal ini dalam upaya memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi.

Oleh karena itu, pada 22 Januari 2003 berdirilah Jaringan Komunikasi Masyarakat Adat Aceh Tenggara (JK-Matra), yang merupakan hasil rekomendasi dari discusi publik tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Masyakarat Adat. Kemudian, legalitas organisasi masyarakat adat Aceh Tenggara ini disempurnakan pada Kongres I JK-Matra, 11-12 Februari, 2006 bertempat di Balai Diklat Kabupaten Aceh Tenggara.

JK-Matra adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas masyarakat adat di kemukiman-kemukiman dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Organisasi ini dimaksudkan sebagai wadah perjuangan masyarakat adat di Aceh Tenggara untuk menegakkan hak-hak masyarakat adat, eksitensi, dan kedaulatan dalam mengatur kehidupan serta mengurus dirinya.

Tanggal 23-24 Januari 2010, JK-Matra telah selesai melakukan kongres II yang dilakukan di Kutacane, dengan tema “Penguatan Masyarakat Adat Dalam Menghadapi Pemanasan Global”. Kongres ini diawali dengan diskusi publik yang menghadirkan beberapa pemateri dari unsur pemerintahan, aktipis/akademisi, dan masyarakat. Pembicaraan diarahkan tentang Pemanasan Global.

Dalam kegiatan kongres ini terpilihlah Bapak Abdul Wahab Pelis sebagai Koordinator Dewan Adat JK-Matra periode 2010-2013 yang menggantikan bapak Amaluddin. Iqbal Selian diangkat sebagai Sekretaris Pelaksana JK-Matra periode 2010-2013 yang menggantikan saudara Dedi Mulyadi Selian.

Tulisan ini dimuat di Buletin Tuhoe Edisi XII, Mei 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: