Pembagian Pendapatan REDD Menurut PerMenHut


Menteri Kehutanan Indonesia kini telah mengeluarkan paling tidak tiga peraturan terkait dengan REDD. Peraturan Menteri Kehutanan No. 68 tahun 2008 mengenai proyek percontohan REDD, peraturan utama mengenai REDD, No. 30, 1 Mei 2009 dan peraturan nomor 36, 22 Mei 2009, mengenai peraturan pembagian pendapatan untuk REDD.

Peraturan No.30 dikeluarkan meskipun terdapat permintaan dari Komite PBB mengenai Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) untuk mengubahnya agar dapat mengakomodasi hak-hak masyarakat adat untuk memiliki dan mengendalikan kawasan tradisional mereka.

Semua peraturan itu didasarkan atas UU Kehutanan Indonesia tahun 1999, yang gagal mengakui kepemilikan adat atas hutan dalam ‘zona hutan negara’, suatu areal yang mencakup hingga sekitar 70% total areal lahan di Indonesia.

Alih-alih, peraturan mengenai REDD dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemerintah pusat tetap secara kuat mengendalikan pengaturan untuk REDD serta pendapatan yang diperoleh dari REDD, hal tersebut dapat kita lihat  dalam Peraturan Mentri Kehutana No. 36/2009 tentang pembagian pendapatan REDD.

Pola pembagiannya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Pembagian pendapatan bagi proyek karbon hutan di Indonesia (Peraturan Menteri Kehutanan No. 36/2009)

No

Pemegang Izin/Pengembang – jenis hutan

Pemerintah

Masyarakat

Pengembang

1 IUPHHK-HA

(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam)

20%

20%

60%

2 IUPHHK-HT

(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman)

20%

20%

60%

3 IUPHHK-RE

(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu untuk Restorasi Ekosistem dalam hutan alam)

20%

20%

60%

4 IUPHHK-HTR (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat)

20%

50%

30%

5 Hutan Rakyat

10%

70%

20%

6 Hutan Kemasyarakatan

20%

50%

30%

7 Hutan Adat

10%

70%

20%

8 Hutan Desa

20%

50%

30%

9 KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)

30%

20%

50%

10 KHDTK (Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus)

50%

20%

30%

11 Hutan Lindung

50%

20%

30%

Dengan melihat pola pembagian tersebut diatas jelasa terlihat bahwa pemerintah masih berpihak kepada pengusaha dan penguasa, sedangkan untuk masyarakat adat masih terpinggirkan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: