Peran Parapihak dalam Implementasi REDD+ di Indonesia


Perubahan iklim merupakan tantangan bersama, yang memerlukan komitmen semua negara yang sudah meratifikasi UNFCCC untuk mengatasinya, berdasarkan prinsip permasalahan bersama dengan tanggung jawab berbeda (common but differentiated responsibilities).

Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengurangi emisi, sekaligus memberikan insentif bagi negara berkembang adalah mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi atau REDD+.

Mekanisme distribusi manfaat kegiatan REDD+ di Indonesia seharusnya memperhatikan  peran yang dimainkan oleh para pihak (stakeholders) di tingkat nasional dan sub-nasional, siapa saja Parapihak tersebut dan Tugasnya apa dalam Implementasi Proyek REDD+ di Indonesia dapat dilihat secara rinci pada table dibawah ini.

Tabel. Peran para pihak dalam implementasi REDD+

No

Lembaga

Tugas

1 Entitas internasional/ nasional
  • Melakukan pembayaran atas setiap sertifikat REDD yang dijual
2 Komnas REDD
  • Melakukan pembinaan pelaksanaan REDD
  • Mengelola data dan informasi pelaksanaan REDD (national registry)
  • Memberikan rekomendasi lokasi REDD yang memenuhi syarat teknis dan kelembagaan
  • Menerbitkan rekomendasi sertifikat perdagangan
3 Komda/ Pokja/ Satgas REDD
  • Melakukan pembinaan pelaksanaan REDD di tingkat sub Nasional
  • Mengelola data dan informasi pelaksanaan REDD di tingkat sub nasional
  • Memberikan masukan/pertimbangan teknis kepada Komnas REDD untuk verifikasi capaian pengurangan emisi yang dihasilkan
  • Memberikan masukan/pertimbangan teknis kepada Komnas REDD untuk penyusunan rekomendasi sertifikat Perdagangan
4 Kementerian Kehutanan
  • Melakukan monitoring dan pelaporan atas pengurangan emisi yang ditargetkan di tingkat nasional
  • Menerbitkan sertifikat perdagangan
  • Menetapkan aturan atas besar pungutan untuk setiap sertifikat REDD yang terjual
  • Menerima alokasi dari DBH REDD untuk pemerintah pusat sebagai Dana Jaminan REDD Nasional
  • Mengkoordinir upaya-upaya pencegahan kebocoran (leakage) di tingkat nasional
  • Mengatur mekanisme reward & punishment di tingkat sub-nasional berdasarkan kinerja yang dicapai.
  • Penyediaan data-data terkait yang akurat
5 Kementerian Keuangan
  • Menetapkan aturan atas pengaturan Dana Bagi Hasil dari REDD
  • Menerima pembayaran dari pihak internasional
  • Menyalurkan DBH REDD ke pemerintah provinsi dan kabupaten
6 Bappenas
  • Mengkoordinir kegiatan REDD+ tingkat nasional
  • Menyusun dan memonitor strategi nasional REDD+
7 Dewan Nasional Perubahan

Iklim

  • Memfasilitasi kegiatan terkait perubahan iklim REDD+
8 Pemerintah provinsi/kabupaten : Dispenda
  • Melakukan monitoring dan pelaporan atas pengurangan  emisi yang ditargetkan di tingkat sub nasional
  • Menerima alokasi DBH REDD dari pemerintah pusat (Kementerian Keuangan)
  • Menyalurkan dana alokasi DBH REDD ke Dinas-dinas terkait melalui pembiayaan program-program
  • Menyalurkan dana alokasi DBH REDD ke masyarakat melalui pembiayaan program-program
9 Pengelola
  • Menjual kredit  REDD yg dihasilkan daerah ke pasar internasional
  • Membuat kesepakatan dengan pihak entitas internasional
  • Melakukan aktivitas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi
  • Melakukan monitoring, verifikasi, dan pelaporan atas capaian pengurangan emisi yang dihasilkan
  • Menerima pembayaran atas setiap sertifikat REDD yang terjual
  • Melaksanakan kewajiban sosial dengan berkontribusi terhadap masyarakat sekitar hutan melalui penyaluran insentif langsung dan tidak langsung
10 Masyarakat
  • Melaksanakan upaya pengurangan emisi sesuai kesepakatan dalam usulan kegiatan REDD
  • Menerima insentif atas kegiatan pengurangan emisi yang telah dilaksanakan
11 Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan (UKP 4)

  • Bertanggungjawab untuk  menyiapkan kelembagaan REDD+ dalam rangka implementasi LoI dengan Norwegia, dalam hal penyiapan: strategi nasional REDD, kelembagaan, pendanaan, MRV, dan pemilihan pilot percontohan
12 Lembaga Penilai Independen
  • Menerima mandat dari Komisi REDD untuk melakukan verifikasi atas pencapaian pengurangan emisi

Sumber:  Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan tahun 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: