Mukim Aceh Tuntut Kedaulatan


Firman Hidayat | The Globe Journal | Kamis, 06 Oktober 2011
Banda Aceh — “Berkali-kali sudah saya sampaikan dan terus diperjuangkan bagaimana kedudukan mukim di Aceh harus kembali dengan kedaulatannya seperti di zaman kejayaan Aceh tempo dulu,” kata Ketua Majelis Duek Pakat Mukim Aceh Besar, Nasruddin.

Kepada The Globe Journal, Kamis (06/10) ia mengatakan kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf sudah sering saya katakan agar segera cabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Sehingga dengan adanya UU itu maka istilah mukim hilang begitu saja.

Menurut sejarahnya, keberadaan lembaga mukim di Aceh adalah pertama lahir sebelum adanya lembaga—lembaga lain. Konon saat Islam masuk ke Aceh, mukim sudah mulai diberdayakan dengan melakukan ceramah-ceramah agama di Hari Jum’at.
Kedaulatan mukim adalah hak bawaan mukim. “Saya terus berjuang untuk mengembalikan kedaulatan mukim di Aceh,” pungkas Nasruddin.

Persoalan lembaga mukim ini harus selalu diperjuangkan kedaulatannya. Kami selalu menuntut hak memiliki, hak memgelola dan hak memanfaatkan. Keteladanan mukim dan hak kelola mukim sejauh mana yang sudah ditentukan yaitu satu hari pulang pergi ke hutan.

Sementara itu Kepala Bidang Riset JKMA Aceh, Zulfikar Arma kepada The Globe Journal usai berdiskusi soal REDD di Kantor Walhi Aceh, Kamis (06/10) mengatakan soal keberadaan mukim di Aceh sudah diatur dalam Qanun Mukim No.4 Tahun 2003. Namun qanun tersebut belum berlaku sebagaimana mestinya ditataran kabupaten kota di Aceh.

Pihaknya sedang mendorong penguatan qanun mukim di kabupaten kota di Aceh. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kedaulatan mukim di Aceh.

Di Aceh, struktur pemerintah paling bawah sudah dibentuk tingkat gampong, artinya nama lurah atau kelurahan sudah dihilangkan menjadi gampong. Kemudian yang belum ada perubahan di tingkat kecamatan. Seharusnya posisi kecamatan itu harus diganti dengan lembaga mukim yang mengatur gampong-gampong.

Apalagi menurut sejarahnya dalam lembaga mukim itu terbentuk panglima-panglima seperti panglima laot, panglima uteuen, keujruen blang, adat dan ulama. Artinya keberadaan struktur mukim itu dapat menjadikan SKPD yang ada di tingkat kabupaten terbantu dengan digabungkan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan menjadi lebih efektif dan efisien.

“Hal-hal itulah yang akan didorong oleh JKMA,” demikian Kepala Bidang Riset JKMA, Zulfikar Arma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: