Sikap Mukim Aceh Besar Terhadap Proyek REDD di Aceh


Mukim sebagai entitas masyarakat adat Aceh telah diakui keberadaannya oleh negara melalui Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada Bab XV tentang Mukim dan Gampong dalam Undang-Undang tersebut termaktub bahwa mukim dan gampong mempunyai wewenang dan tugas mengurus sumber kekayaan alam wilayahnya. Secara berjenjang sistem pengelolaan wilayah di Aceh, meliputi: Gubernur (Tingkat Propinsi), Bupati (Tingkat Kabupaten), Imuem Mukim dan Keuchik (Tingkat Mukim).

Kenyataan yang ada sampai hari ini tata batas mukim satu sama lain belum jelas dan wilayah suatu mukim pun masih samar dan abu-abu sehingga berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Demikian juga dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan akses masyarakat atas sumber daya alam, pengakuan hak masyarakat atas tanah, serta pengakuan negara atas wilayah mukim sampai hari ini juga belum jelas sehingga pelaksanaan peran dan fungsi Mukim beserta kelembagaan Adat yang ada terus mengalami kendala dan hambatan.

Dengan adanya rencana inisiasi dari Pemerintah Aceh dalam upaya mengatasi pemanasan global dengan salah satu teknik mitigasi, yaitu skema Reduction Emissions from Degradation and Deforestation (REDD) yang direncanakan dalam Kawasan Ulu Masen dengan luasan 750.000.

Wilayah yang masuk dalam proyek REDD Ulu Masen Aceh terdiri dari lima kabupaten yaitu Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Jaya, Pidie dan Pidie Jaya, yang tersebar di 65 Mukim. Dimana sebagian besar masyarakat yang berada di dalam kawasan tersebut belum mengetahui rencana Pemerintah Aceh mengenai proyek tersebut.

Mukim Aceh Besar melihat bahwa belum jalannya proyek ini saja sudah bermasalah apalagi jika nantinya proyek berjalan, bisa akan menjadi masalah besar dan menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat adat Aceh, yang saat sekarang ini sudah merasa senang dangan adanya perdamaian di Aceh.

Berkenaan dengan rencana pemerintah tersebut maka pada tanggal 29 April 2010, Majelis Duek Pakat Mukim Aceh Besar melakukan diskusi dan membuat Surat Pernyataan Sikap Imuem Mukim Aceh Besar, atas rencana penerapan “REDD” di Aceh yang disampaikan kepada Gubernur Aceh. Tuntutan yang disampaikan oleh Majelis Duek Pakat Mukim (MDPM) Aceh Besar dapat dilihat di sini.

Sikap utama dari Mukim Aceh Besar adalah “Mukim Aceh Besar tidak menolak proyek REDD akan tetapi belum tentu menerima” sebelum adanya kejelasan dan pengakuan akan kedaulatan mukim atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Aceh.

Lampiran: Pernyataan Sikap Mukim Aceh Besar atas REDD (Bahasa & English)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: