Tuntutan Masyarakat Sipil dalam Pertemuan Governors Climate Forest


Ada Enam tuntutan Masyarakat sipil terkait Proyek REDD di Indonesia

Kami perwakilan komunitas di dalam dan di sekitar hutan dan lahan gambut yang hadir di sini, yakni dari Aceh, Papua, Sulawesi Tengah dan Kalimantan, menyampaikan beberapa tuntutan kami terhadap pelaksanaan proyek pembangunan rendah karbon maupun proyek-proyek iklim lainnya, kepada para Donor, Gubernur, Kepala Negara Bagian, Bupati dan pejabat negara lainnya yang hadir di sini.

Dialog Publik: Potret Deforestasi dan Perlindungan Hak Masyarakat”, 18-19 September 2011, di Hotel Luwansa, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kegiatan ini diorganisasikan oleh PUSAKA, Walhi Kalteng, HUMA dan Pokker SHK Kalteng. Peserta kegiatan diikuti oleh perwakilan masyarakat dari Kapuas, Katingan, Seruyan, pulang Pisau dan Palangkaraya di Kalimantan Tengah, dan dari Manokwari (Papua Barat), Aceh, Sulawesi Tengah, LSM dari Kalteng dan Jakarta.

Dialog Publik: Potret Deforestasi dan Perlindungan Hak Masyarakat”, 18-19 September 2011, di Hotel Luwansa, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kegiatan ini diorganisasikan oleh PUSAKA, Walhi Kalteng, HUMA dan Pokker SHK Kalteng. Peserta kegiatan diikuti oleh perwakilan masyarakat dari Kapuas, Katingan, Seruyan, pulang Pisau dan Palangkaraya di Kalimantan Tengah, dan dari Manokwari (Papua Barat), Aceh, Sulawesi Tengah, LSM dari Kalteng dan Jakarta.

Pertama: hal partisipasi masyarakat, harus ada kepastian mengenai pelibatan penuh masyarakat dan jaminan keterwakilan masyarakat dalam setiap proses maupun tahapan-tahapan proyek, terutama dalam pengambilan keputusan proyek. Kami harus memilki hak yang sama dengan pengembang proyek dan pihak lainnya. Masyarakat berhak memiliki tenaga ahli yang dipercaya dalam memberikan pertimbangan terhadap setiap proses kegiatan dan harus menghargai apapun keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak keberadaan proyek.

Kedua: Hal informasi, Masyarakat mempunyai hak dan akses atas informasi yang lengkap dan memadai baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pendanaan dan dampak hingga monitoring dan evaluasi proyek. Informasi harus tersampaikan dengan bahasa yang kami pahami, tanpa mengurangi makna sebenarnya.

Ketiga: Kami mendesak pengakuan dan penghargaan atas wilayah dan kawasan yang dikelola masyarakat secara turun temurun (adat), agar tetap menjadi wilayah kelola kami. Lokasi proyek uji coba dari berbagai skema dan program pembangunan ekonomi rendah karbon harus memiliki batas kawasan dan status hukum yang jelas, serta tidak mengurangi hak-hak dan akses masyarakat, terutama untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalam kawasan tersebut.

Keempat : Berkaitan dengan hak atas tanah, secara turun temurun kami berhak untuk memiliki, mengelola dan memanfaatkan hutan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Kelima : Penyelesaian konflik, pelaksana proyek harus memiliki mekanisme penyelesaian konflik dan proaktif secara tulus terlibat dalam penyelesaian konflik di masyarakat maupun dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk penyelesaian konflik tata batas, tumpang tindih hak atas tanah dan konflik kewenangan. Upaya penyelesaian konflik tidak boleh menggunakan alat negara, seperti: Polri dan TNI, maupun preman atau alat kekerasan lainnya. Seharusnya, TNI dan Polri mengayomi dan melindungi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat punya otoritas penuh menunjuk perwakilannya dalam penyelesaian konflik dan menentukan mekanisme yang digunakan. Untuk itu, perlu ada wadah netral yang disepakati bersama oleh berbagai pihak dalam mengakomodir keberatan atau tuntutan masyarakat.

Keenam : Semua proses untuk menentukan manfaat proyek bagi masyarakat harus ditentukan oleh masyarakat mencakup mekanisme maupun jenis manfaat. Karena itu, pengembangan komoditi untuk proyek pembangunan rendah karbon maupun proyek-proyek lainnya harus menjamin asas manfaat secara ekonomi dan sesuai dengan kearifan lokal.

Demikian tuntutan ini kami sampaikan supaya hak-hak kami diakui dan dihargai dan kami bisa menjadi tuan rumah diatas tanah kami sendiri.

Intervensi Masyarakat Sipil dalam GCF, Luwansa, Palangkaraya September 2011Intervensi Masyarakat Sipil dalam GCF, Luwansa, Palangkaraya September 2011

Perwakilan Komunitas:
Komunitas Adat Pekurehua, Kampung Kaduwaa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, Sulawesi Tengah; Komunitas Dayak Ngaju di Desa Katunjung, Desa Mantangai Hulu, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas; Komunitas Dayak Ngaju di Desa Parupuk, Desa Asem Kumbang, Desa Jahanjang, Desa Galinggang, Kec. Kamipang, Kab. Katingan; Komunitas di Desa Palingkau dan Desa Ulak Batu, Kec. Danau Sembuluh, Kab. Seruyan; Komunitas di Desa Gohong, Desa Bontoi, Desa Kalawa, Desa Mataren, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Pendukung:
Eksekutif Nasional Walhi (Jakarta), Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Tengah (Palangkaraya), Walhi Kalimantan Selatan (Banjarmasin), Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Barat (Pontianak), HUMA (Jakarta), DEBT WATCH Indonesia (Jakarta), PUSAKA (Jakarta), Sekretariat Nasional JKPP (Bogor), JKMA Aceh (Banda Aceh), Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) – Banda Aceh,  Lembaga Mitra Alam Lestari (Aceh Jaya), JASOIL (Jaringan Advokasi Sosial dan Lingkungan) Papua Barat, Pokja Pantau REDD Sulawesi Tengah, Yayasan Petak Danum dan Yayasan Tahanjung Tarung, dari Kapuas, PW AMAN Kalimantan Tengah, Sarekat Hijau Indonesia Kalimantan Tengah, Lembaga Dayak Panarung, Yayasan Betang Borneo, JARI Kalteng, Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

sumber: http://pusaka.or.id/2011/09/tuntutan-masyarakat-sipil-dalam-pertemuan-governors-climate-forest.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: