Gambaran Proyek REDD+ di Aceh


Bekerja yang Adil dan Jangan Bertengkar

Pada bulan Juli 2009, Gubernur Aceh mengeluarkan Keputusan No. 522/373/ tahun 2009 tentang Pencadangan Lahan untuk Kawasan Strategis Ulu Masen Aceh (UMA) sebagai areal pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD), dengan luas 750.000 hektar, yang terdapat di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar dan Aceh Barat. Kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan mencegah emisi karbon sebesar 3.369.848 ton setiap tahun dan penyimpanan karbon hingga tahun 2038 menjadi 135.910.534 ton, maka pemerintah akan menerima kredit karbon yang nilainya sekitar USD 16,5 juta per tahun.

Sekitar 266.573 ha atau 36 persen dari total luas kawasan strategis UMA untuk proyek REDD berada di kawasan hutan Kabupaten Aceh Jaya, luasnya sekitar 73 persen dari luas wilayah administrasi Kabupaten Aceh Jaya sebesar 362.700 hektar. Tidak begitu jelas dasar perhitungan dan alasan penetapan angka luas areal REDD disetiap daerah, demikian pula pembagian manfaat dari proyek REDD ini. Diperkirakan areal proyek ini akan mengokupasi lahan perkebunan dan wilayah kelola masyarakat, serta areal konsesi perusahaan. Secara langsung dan tidak langsung, proyek ini akan mempengaruhi penduduk yang berdiam disekitar dan dalam kawasan hutan yang berjumlah sekitar 70.000 jiwa.
Isu dan permasalahan deforestasi dan degradasi hutan di daerah Aceh Jaya sudah sangat mengemuka, seiring dengan kehadiran proyek pembangunan berbasiskan pada ekstraksi dan eksploitasi kekayaan alam yang sudah berlangsung sejak lama. Pada era konflik dan Aceh menjadi daerah operasi militer, perusahaan pembalakan kayu sudah beroperasi di daerah ini dan kini semakin marak perusahaan perkebunan sawit dan pertambangan rakyat. Sedikitnya ada tiga perusahaan pembalakan kayu yang mengantongi hak pengusahaan hutan di Aceh Jaya, yakni: PT. Alas Aceh Perkasa Timber, memiliki konsesi seluas 56.500 ha, PT. Aceh Inti Timber, memiliki konsesi seluas 80.804 ha dan PT. Lamuri Timber, memiliki konsesi seluas 44.400 ha.Kehadiran perusahaan-perusahaan ini dan pengusaha pembalakan kayu tanpa ijin, sangat meresahkan masyarakat dan meningkatkan konflik kepentingan, oleh karena perampasan hak dan pembatasan akses masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan, karena ketegangan yang disertai intimidasi oleh kelompok tertentu kepada masyarakat, karena dampak kejadian banjir yang merusak lahan pertanian dan tidak adanya manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.

Di Mukim Panga Pasie, sudah sejak lama warga kampung setempat berhadapan dengan perusahaan perkebunan sawit Saat ini, masyarakat disekitar kawasan hutan Mukim Panga Pasie sedang berhadapan dengan perusahaan perkebunan sawit PT Bosowa Megalopolis yang terlibat merampas tanah milik dan kawasan hutan di Mukim Panga Pasie.
Pemerintah terkesan membiarkan pelanggaran dan konflik terjadi, ataupun tidak ada kejelasan penegakan hukum. Masyarakat akhirnya mengambil tindakan sendiri. Keuchik Gampong Sarah Raya, Kamaruzaman, mengungkapkan warga kampungnya pernah mengusir paksa pengusaha lokal PT. Baibun, yang memiliki ijin pembalakan kayu di kampungnya karena masyarakat menganggap perusahaan tersebut tidak berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat.

Situasi dan permasalahan inilah yang di diskusikan dalam Seminar dan Lokakarya tentang Pengembangan Negosiasi Berbasiskan Hak dan Prinsip FPIC, yang diselenggarakan oleh PUSAKA bekerjasama dengan YRBI (Banda Aceh) dan Lembaga Mitra Alam Lestari (Teunom) di Calang, Aceh Jaya, pada 19 – 21 Nopember 2011, yang diikuti oleh Imeum Mukim, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Perempuan, dari kampung-kampung sekitar kawasan hutan di Aceh Jaya.

Semiloka Penerapan FPIC dan Pengembangan Negosiasi di Calang, November 2011Semiloka Penerapan FPIC dan Pengembangan Negosiasi di Calang, November 2011

Imeum Mukim Pangah Pucok, Saifuddin, mengungkapkan belum juga sengketa-sengketa perampasan tanah terurus dan ada kejelasan arah penyelesaiannya, kini datang lagi kebijakan dan program REDD yang menambah keresahan masyarakat. Idealnya pada era pemerintahan Aceh yang otonom, keberadaan dan hak-hak masyarakat semestinya dapat dipulihkan dan diberdayakan, serta masyarakat merasa aman dan terlindungi. Kehadiran program REDD dan program pembangunan lainnya harus dapat lebih adil dan tidak menimbulkan konflik. Dalam ungkapan bahasa Aceh disebut, ‘beut beu adee meupake bek’ atau bekerja yang adil dan jangan bertengkar.

Pemerintah dan penggagas proyek harus berunding dengan masyarakat sebelum proyek dilaksanakan. Pemerintah dan penggagas proyek harus menghargai, menghormati dan mengakui hak-hak masyarakat. Pemerintah harus menghargai apapun keputusan masyarakat untuk ‘ya’ menerima atau ‘tidak’ menolak proyek yang direncanakan. Demikian, beberapa catatan penting dari diskusi tentang prinsip pelaksanaan perundingan berbasiskan sejumlah hak-hak dasar, yakni: hak atas kebebasan berkumpul, berorganisasi, membuat rapat, berpendapat dan membuat keputusan; hak berpartisipasi dalam pembangunan; hak atas informasi public; hak atas tanah dan kekayaan alam lainnya; hak mendapat perlindungan dan pengamanan; hak mendapat manfaat pembangunan; hak menerima ganti rugi.

Peserta menawarkan model perundingan berdasarkan kebiasaan dan aturan berunding yang hidup dalam masyarakat yang menggabungkan antara ajaran agama Islam dan kebiasaan adat. Perundingan untuk membuat keputusan dan perkara tertentu dilakukan secara bertingkat, dimulai dari tingkat keluarga yang berperkara atau yang berkepentingan, kemudian bisa lebih luas melibatkan keluarga inti yang lebih luas. Jika menyangkut hidup warga kampung maka perundingan dilakukan di tingkat kampung dan hingga tingkat Mukim, jika berurusan dan melibatkan antara kampung ataupun pada perkara dan pentingnya isu yang ditangani.

Pihak-pihak yang terlibat dan tempat perundingan pun menurut tingkatan sengketa dan isu yang dibicarakan. Pada tingkat keluarga cukup dilakukan di rumah, tetapi untuk tingkatan sengketa dan isu yang melibatkan warga kampung akan melibatkan Keuchik dan Imeum Chi maupun tokoh masyarakat yang dilakukan di Meunasah, pada persoalan dan isu yang lebih luas, melibatkan Imeum Mukim, Tuha Peut, Keuchik, Tokoh Masyarakat, Pemuda, dan diselenggarakan di Masjid. Ide ini sangat berbeda dengan alur pelaksanaan FPIC dan perundingan yang ditawarkan oleh pemerintah Task Force REDD Aceh, yang menawarkan alur perundingan melalui konsultasi dengan Imeum Mukim.

Menariknya, pilihan perundingan secara bertingkat dan mulai dari tingkat bawah dapat dipastikan akan melibatkan masyarakat luas untuk menentukan dan memutuskan sebuah program pembangunan maupun proyek REDD. Masyarakat Aceh memiliki pula mekanisme adat untuk persetujuan atas sebuah proses perundingan maupun sangsi, yang disebut Peseujuk, yakni: prosesi adat dengan doa-doa dalam ajaran agama Islam dan dilengkapi dengan perlengkapan adat yang menandakan sahnya sebuah keputusan dan sangsi, seperti: sirih, beras ketan, uang dan hewan jika berdarah (ada korban terluka atau meninggal).

Mekanisme perundingan yang berbasiskan kebiasaan dan pengakuan terhadap hak masyarakat ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dan menghindari konflik atas proyek pembangunan yang berlangsung di masyarakat. Pemerintah dan penggas proyek seharusnya menghormati dan mengakui hal ini.

YL. Franky, November 2011

sumber: http://pusaka.or.id/2011/12/bekerja-yang-adil-dan-jangan-bertengkar-2.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: