Pengelolaan SM Rawa Singkil Berbasis Masyarakat Adat


PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAN SM.RAWA SINGKIL

Bagi masyarakat di Kemukiman Kuala Baru, Kebupaten Aceh Singkil Propinsi Nanggronge Aceh Darussalam, sumberdaya dan keanekaragaman hayati sangat penting dan strategis artinya bagi keberlangsungan kehidupan mereka disana. Hal ini bukan semata-mata karena posisinya berada disekitar (didalam kawasan SM Rawa Singkil) akan tetapi kesadaran mereka, bahwa alam harus dijaga untuk keseimbangan hidup sudah lama ada.

Suaka Margasatwa Rawa Singkil yang luasnya 102.500 ha dan berada di Aceh Singkil dan Aceh Selatan, merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati (mega-biodiversity), dan memiliki keterkaitannya yang erat dengan kekayaan keanekaragaman budaya lokal yang dimiliki masyarakat disana (mega-cultural diversity).

Ketergantungan dan tidak-terpisahan antara pengelolaan sumberdaya dan keanekaragaman hayati ini dengan sistem-sistem sosial lokal yang hidup di tengah masyarakat bisa secara gamblang dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat disana. “sejak dulu kami sudah lama hidup dan berkembang berdampingan dengan alam disini, jadi kami mengharapkan kepada Pemerintah baik di daerah maupun pusat untuk memberikan ruang kepada kami agar bisa ikut dan terlibat aktif dalam pengelolaan kawasan SM Rawa Singkil.” jelas H.Nasmunddin (60) Imam Mukim yang sidah 10 tahun menjabat sebagai imam mukim di Kemukiman Kuala baru. Kecamatan yang baru 2 tahun dimekarkan dari Kecamatan Induk Singkil terus berkembang dari waktu-kewaktu. Mulai dari pembangunan fisik sampai pada peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap penyelamatan alam. Namun kemukiman Kuala Baru sudah jauh sebelum Kecamatan ada. Meski sangat beragamnya suku-suku yang ada disana, namun kerukunan antara sesama masyarakat diKuala Baru cukup baik. Suku Nias,Padang, Mandailing, Batak, Aceh dll sudah ratusan tahun hidup bersama didalam kawasan hutan rawa yang masih asri. “jadi alangkah bijak jika konsep pengelolaan kawasan hutan yang ada sekitar Kemukiman kami kelola secara adapt kami” imbuh Imam mukim lagi

Untuk menuju ke kemukiman Kuala Baru kita bisa menggunakan perahu (sampan) mesin yang sering disebut warga setempat dengan robin. 1 jam perjalanan darikotaSingkil dengan disuguhkan pemandangan hutan rawa lengkap dengan keanekaragaman flora dan faunanya. Meski lelah, namun akan terobati setiba kita menginjakan kaki di Kecamatan atau Kemukiman Kuala Baru daerah pedesaan, baik komunitas-komunitas masyarakat adat yang saat ini terus menujukan keramahan.

Semangat masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan, baik penjagan maupun perawatan hutan rawa disana sangat beralasan. Selain banyak warga yang menggantukan hidup dari sumber hutan seperti ikan lele sungai maupun madu lebah, warga juga mengkhawatirkan bencana yang muncul jika alam rusak. Tsunami dan gempa bumi merupan pelajaran yang sangat berharga khususnya bagi warga disana. Selain lokasi pemukiman mereka persisi di pinggir laut lepas, kemukiman ini juga di apit oleh sungai yang ada di kawasan.

Berangkat dengan dari hal tersebut, warga kecamatan dan Kemukiman Kuala Baru bersama Yaysan Ekositem Lestari menggagas musyawarah untuk penggalian hokum-hukum adapt yang diharapkan bisa mengurangi laju kerusakan hutan. Kegiatan yang dilakukan akhir Desember 2007 lalu menghasilkan panduan hokum adat termasuk pengelolaan kawasan hutan yang ada di sekitar kemukiman itu. Mulai dari pemanfaatan pasir, kayu, ikan, madu dan lainnya, semua diatur dan sangsi secara berkelanjutan. “tidak hanya kami yang memiliki hak hidup dan hutan ini, akan tetapi anak dan cucu kami juga sangat besar hak atas semua ini” tegas Allauddin Imam Masjid dan juga salah seorang Anggota DPRK Aceh Singkil.

Secara tradisional masyarakat Kuala Baru tergantung dan memiliki ikatan sosio-kultural dan religius yang erat dengan lingkungan lokalnya. Hal ini tercermin jelas saat dilakukannya workshop Kolaboratif Management (Pengelolaan Bersama) yang dihardiri oleh seluruh Pemangku Kepentingan SM Rawa Singkil di  Hotel Anak Laut 14-15 Desember 2007. Selain pemberdayaan peningkatan kapasitas terhadap pola pelestarian alam menurut hokum dan perundang-undangan yang ada, mereka (warga-red) mengharapkan pemerintah dalam hal ini Pemkab dan BKSDA wil II-NAD benar-benar serius jika ingin alam ini selamat. Untuk apa warga aktif menjaga hutan dari penebangan, sementara okmum pemerintah dan penegak hokum sendiri yang sering terlibat. Kerjasama dan saling membantu adalah hal yang terpenting untuk menwujudkan sebuah pola pengelolaan bersama. Hal ini disampaikan BKSDA Wil II-NAD yang juga hadir dalam kegiatan tersebut.  Semiloka yang akhirnya menghasilkan rekomendasi untuk membahas lebih rincin apa-apa saja yang harus dikelola dan bagaimana system mekanisme hokum untuk pengelolaan tersebut.

Kearifan Tradisional di Kemukiman Kuala Baru Aceh Singkil Awal bagi Pengabdian pada Keberlanjutan Kehidupan

Sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat diIndonesiasecara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaan hayati alami. Mereka umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun temurun. Kearifan tradisional masyarakat yang ada di Kemukiman Kuala Baru tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah pernah terjadi dibeberapa tempat. Misalnya, bisa dilihat pada tumbuhan bakong dibiarkan hidup bebas, karena mereka meyakini, jika tumbuhan bakong itu hilang, maka kampung mereka akan tergenang air dar sungai Singkil dan beberapa anak sungai lainnya.  Bahkan jika mereka akan mengambil madu didalam hutan, acap kali harus di kawal oleh Panglima Uten (orang dari kemukiman yang bertanggung jawab atas Sungai dan Hutan) melakukan ritual yang diyakini agar lebah-lebah tersebut tidak hilang atau berubah jadi jahat.  Jika hal itu dilanggar, maka warga akan dikenakan sangsi dengan bekerja (gotong royong) di Masjid selama 3 hari.

Dari keberagaman sistem-sistem lokal ini bisa ditarik beberapa prinsip-prinsip kearifan tradisional yang dihormati dan dipraktekkan oleh komunitas-komunitas masyarakat adat, yaitu antara lain:

1) Ketergantungan manusia dengan alam yang mensyaratkan keselarasan hubungan dimana manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri yang harus dijaga keseimbangannya;

2) Penguasaan atas wilayah adat tertentu bersifat eksklusif sebagai hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama komunitas (comunal property resources) atau kolektif yang dikenal sebagai wilayah adat (di Maluku dikenal sebagai petuanan, di sebagian besar Sumatera dikenal dengan ulayat dan tanah marga) sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengelolanya untuk keadilan dan kesejahteraan bersama serta mengamankannya dari eksploitasi pihak luar. Banyak contoh kasus menunjukkan bahwa keutuhan sistem kepemilikan komunal atau kolektif ini bisa mencegah munculnya eksploitasi berlebihan atas lingkungan lokal;

3) Sistem pengetahuan dan struktur pengaturan (‘pemerintahan’) adat memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan;

4) Sistem alokasi dan penegakan hukum adat untuk mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh orang luar komunitas;

5) Mekanisme pemerataan distribusi hasil “panen” sumberdaya alam milik bersama yang bisa meredam kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Prinsip-prinsip ini berkembang secara evolusioner sebagai akumulasi dari temuan-temuan pengalaman masyarakat adat selama ratusan tahun. Karenanya, prinsip-prinsip ini pun bersifat multi-dimensional dan terintegrasi dalam sistem religi, struktur sosial, hukum dan pranata atau institusi masyarakat adat yang bersangkutan. Bagaimana pun, komunitas-komunitas masyarakat adat ini telah bisa membuktikan diri mampu bertahan hidup dengan sistem-sistem lokal yang ada.

Komunitas-komunitas lokal di pedesaan yang tidak lagi mendefenisikan dan menyebut dirinya sebagai masyarakat adat, juga secara berkelanjutan menerapkan kearifan (pengetahuan dan tata cara) tradisional ini dalam kehidupannya, termasuk dalam memanfaatkan sumberdaya dan keanekaragaman hayati untuk memenuhi kebutuhannya seperti pengobatan, penyediaan pangan, dan sebagainya.

Masa depan keberlanjutan kehidupan kita sebagai bangsa, termasuk kekayaan sumberdaya dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya, berada di tangan masyarakat adat yang berdaulat memelihara kearifan adat dan praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam yang sudah terbukti mampu menyangga kehidupan dan keselamatan mereka sebagai komunitas dan sekaligus menyangga fungsi layanan ekologis alam untuk kebutuhan mahluk lainnya secara lebih luas. Keberpihakan terhadap kearifan tradisional dengan segala pranata sosial yang mendukungnya merupakan modal awal yang utama bagi pengabdian kita terhadap keberlanjutan kehidupan kita di Indonesia.  (http://www.yelweb.org/08/04/07/31.html)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: